Ket:foto ilustrasi
Soppeng, berita-kontrol.com - Aroma dugaan korupsi kembali menyeruak dari proyek pemerintah daerah. Kali ini, tertuju pada pengelolaan anggaran Screen House di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, yang digelontorkan pada tahun anggaran 2021 dengan nilai mencapai miliaran rupiah yang dinilai jadi lahan korupsi.
Sejumlah pihak mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan, melakukan penyelidikan menyeluruh, serta memanggil para pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program tersebut.
Proyek yang semula digadang-gadang sebagai upaya pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) ini, justru menuai polemik dan kekecewaan publik karena dinilai mangkrak dan tidak memberikan manfaat sebagaimana dijanjikan.
Dari hasil penelusuran di lapangan, tim media menemukan sejumlah kejanggalan di beberapa titik lokasi pembangunan Screen House.
Fasilitas yang seharusnya menjadi tulang punggung peningkatan produktivitas pertanian tersebut terlihat terbengkalai.
Parahnya lagi, lokasi proyek diduga berada di atas lahan milik pribadi yang belum melalui proses hibah resmi, menimbulkan pertanyaan besar mengenai legalitas dan transparansi pelaksanaannya.
“Saya tahu itu proyek besar, tapi yang memanfaatkan siapa? Masyarakat kecil atau hanya oknum tertentu saja?” ujar salah satu narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
“Banyak lahan yang digunakan itu bukan milik pemerintah, belum dihibahkan, tapi langsung dibangun. Sekarang terbengkalai,” sambung sumber.
Menanggapi hal ini, Ketua Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN) Kabupaten Soppeng, Alfred Surya Putra Panduu, menegaskan perlunya pengusutan serius atas indikasi penyimpangan tersebut.
Kini, masyarakat menanti sikap tegas dari APH. Mampukah penegak hukum membongkar tabir dugaan korupsi ini hingga tuntas? Atau akankah kasus ini kembali terkubur seperti banyak proyek serupa sebelumnya?
“Jika benar proyek itu gagal padahal telah menelan anggaran negara dalam jumlah besar, maka ini bukan hal sepele. Kami mendesak APH untuk menyelidiki secara profesional dan transparan. Ini soal tanggung jawab terhadap uang rakyat,” tegas Alfred kepada media, Sabtu (5/4/2025).
Melalui tayangan ini pihak pengelolah belum berhasil dimintai keteranganya.
0 Komentar